Penerapan Pelayanan Publik Yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut UUD 1945. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga yang bebas juga mandiri, sebelum memangku jabatan, anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing yang dipandu oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelayanan publik yang berintegritas di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, kendala yang terjadi dalam penerapan pelayanan publik yang berintegritas di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, upaya yang dilakukan dalam penerapan pelayanan publik yang berintegritas di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Hasil penelitian bahwa (1) Penerapan Pelayanan Publik yang Berintegritas Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sudah bisa dikatakan efektif karena bisa dilihat dari dimensi pelayanan publik yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy (2) Kendala yang terjadi dalam melaksanakan Penerapan Pelayanan Publik yang Berintegritas Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terkait penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama BPK dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kemenpan RB. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Penerapan Pelayanan Publik yang Berintegritas Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan provinsi Sumatera Barat mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024