Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan

Peraturan menteri pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi tahun 2020-2024 Pasal 1 menyatakan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi kementrian pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi tahun 2024 yang selanjutnya disebut Road Map merupakan dokumen rencana kerja reformasi birokrasi yang merupakan penjabaran dari Road Map Reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara di Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, kendala yang terjadi dengan penerapan Reformasi Birokrasi Dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara di Kantor Bupati Kabupeten Pesisir Selatan dan upaya Reformasi Birokrasi dalam meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara di Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa (1) Penerapan Reformasi Birokrasi aparatur sipil negara akibat pemikiran aparatur yang masih tidak paham akan posisi yang diduduki. Sikap (Attitude) aparatur sipil Negara dikantor bupati pesisir selatan disesuaikan dengan perjanjian kerja yang telah dilakukan oleh aparatur dengan atasannya. Perhatian (Attention) aparatur sipil Negara yang dilihat dari hasil kerja yang dilakukan oleh aparatur dengan berbagai susunan pekerjaan yang telah direncanakan oleh pemerintahan pusat. Tindakan (Action) yang dilakukan oleh aparatur dalam melakukan pekerjaan harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemampuan (Ability) aparatur sipil Negara dilihat dari seberapa mampu aparatur sipil Negara melakukan dengan baik dan sesuai denga tujuan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penampilan (Appreance) yang dilakukan dengan melakukan menambahan alat-alat perlengakapan kantor agar aparatur menjalankan pekerjaan sesuai dengan keinginan pemerintahan daerah. Tanggung Jawab (Acountability) dengan reformasi birokrasi ini dapat menambah rasa tanggug jawab aparatur menjadi bertambah. (2) Kendala yang terkait sering berhubungan dengan aparatur sikap, perhatian, tindakan, kemampuan, penampilan dan tanggung jawab yang masih minim dan masih kurangnya sikap yang dimilik, sering melanggar perjanjian kerja dan melalaikan pekerjaannya. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yakni lebih memperhatikan pelaksanaan dan mempertegaskan peraturan mengenai Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Bupati Pesisir Selatan dalam meningkatkan kinerja aparaturnya.