Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Di Indonesia, agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda, dan masing-masing memiliki otonominya sendiri, di mana ada wilayah yang sepenuhnya “milik” agama, negara tidak mungkin memasukinya dan ada pula wilayah yang sepenuhnya menjadi kompetensi negara, maka agama tidak dapat ikut di dalamnya. Sehingga pembentukan hukum akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan politik. Dalam aktualisasi kekuatan dan kepentingan politik ini terkadang terjadi benturan antara kepentingan fragmatisme dengan kepentingan yang bersifat permanen dan berpihak pada kemaslahatan umat manusia. Artinya, kepentingan nilai-nilai ideologi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat dapat dikonfigurasi dengan kepentingan fragmatisme kekuatan politik. Oleh karena itu pertama, program legislasi beberapa aspek modernisasi politik hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu dimulai dengan sejarah legislasi Undang-undang perkawinan di Indonesia salah satunya adalah Pemerintah Hindia Belanda mengedarkan Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat, yang isinya antara lain menganut prinsip monogami dan tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan. Kemudian Dari sudut lingkup makna the ideal law, kehadiran KHI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kedua, Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Di dalam Indieche Staats Regeling (ISR) yaitu peraturan Ketatanegaraan Hindia. Setelah merdeka, pemerintah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk