Sistem Integrasi Fungsi Lembaga Adat Sebagai Dasar Kebijakan Penegakan Hukum Pada Daerah Marjinal

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah formulasi sistem yang mengintegrasikan fungsi lembaga adat dalam usaha penegakan hukum terutama dalam hal pengambilan kebijakan hukum. Target khusus yang ingin dicapai adalah terbentuknya efektivitas pemberdayaan masyarakat yang dapat berperan serta aktif dalam penegakan hukum. Metode yang akan digunakan untuk pencapaian tersebut adalah metode penelitian socio legal dengan analisa data secara kualitatif analitis. Komunikasi hukum secara tradisional dirasa lebih efektif untuk dilaksanakan sebagai usaha penegakan hukum. Hal tersebut dapat dilakukan melalui lembaga adat yang ada namun fungsi lembaga adat di beberapa daerah riset, belum dapat diharapkan secara optimal untuk penegakan hukum. Meski di daerah riset lainnya cukup efektif. Fungsi lembaga adat yang ada tersebut akan diintegrasikan dengan hukum yang berlaku secara positif. Tentu saja dalam sistem hukum nasional kita, penyusunan Peraturan Daerah dapat dilakukan untuk melakukan Integrasi lembaga adat sebagai dasar kebijakan penegakan hukum di daerah. Kegiatan penelitian adalah dengan melakukan pengambilan data dengan cara kuisioner, observasi, wawancara dan studi dokumen. Data tersebut diuji dengan metode triangulasi data. Penelitian ini berlangsung selama 2 (dua) tahun. Manfaat penelitian adalah dapat digunakan sebagai dasar oleh pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintahan Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah), dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum di daerah. Pada tahun pertama, hasil penelitian menunjukan kurangnya peranan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan hukum di daerah. Lembaga adat berfungsi hanya sebatas persoalan yang berkaitan dengan hukum adat saja, terutama sengketa tanah ulayat. Di beberapa nagari, bahkan kelembagaan adat bahwa belum dikuatkan (baik struktur maupun fungsinya). Pada tahun kedua ini, penelitian tetap melakukan di Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan fokus riset dan analisis pada dua daerah penelitian (kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok), yang dipandang mampu melakukan integrasi lembaga adat dalam penyelesaian masalah hukum di nagarinya dan memberikan kontribusi bagi (sebagai) dasar kebijakan penegakan hukum di daerah kabupaten riset. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah dirumuskannya sebuah sistem pengambilan kebijakan yang dapat mengintegrasikan fungsi fungsi lembaga adat yang ada di masyarakat. Luaran penelitian ini adalah penyusunan perundangan di legislatif tingkat kabupaten berupa Naskah Akademik yang sudah diserahkan kepada Mitra Penelitian dan akan dituangkan dalam sebuah artikel yang dimuat pada jurnal Internasional. Tingkat kesiapan teknologi dari penelitian ini adalah adanya analisis data pada lingkungan simulasi. (TKT 5)