Kebijakan Camat Sebagai Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dalam Pembangunan Ekonomi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan Camat Sebagai Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dalam pembangunan Ekonomi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat. Pembimbing I Drs. Tarma Sartima M. Si, Ph. D dan pembimbing II Ruslan Ismail Mage, S.Sos, M. Si. Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Eka Sakti Padang. Latar belakang penelitian ini adalah Kecamatan Ranah Batahan adalah suatu daerah yang berada di kabupaten Pasaman Barat. Dimana, kecamatan Ranah Batahan ini merupakan daerah paling ujung atau berbatasan langsung dengan sumatera utara. Dikecamatan Ranah Batahan ini masih banyak pengangguran yang menyebabkan masih ada masyarakat yang hidup digaris kemiskinan. Rumusan masalah adalah Bagaimana kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat, Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat, Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan camat sebagai kepala SKPD dalam pembangunan ekonomi di di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang pada umumnya di lakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Teknik pengumpulan data di lakukan melalui observasi (wawancara) mendalam dengan informan untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan. Data terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan analisa deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa kebijakan dalam pembangunan ekonomi di kecamatan ranah batahan kabupaten pasaman barat diantaranya pembangunan di bidang pendidikan dan sarana dan prasarana. Akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan masih mengalami kendala diantaranya masalah kemiskinan dan keterbelakangan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, masalah pengangguran dan kesempatan kerja dan masalah kekurangan modal. Untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan beberapa upaya diantaranya mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan, penguatan sumber daya manusia, mengurangi pengangguran dan memberikan kesempatan kerja serta mengatasi kekurangan modal.