Fungsi Pengawasan Dprd Kota Padang Panjang Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Pokir ( Pokok Pikiran ) Tahun 2022

Latar belakang penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tidak terjadi penyalah gunaan keuangan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari fungsi pengawasan DPRD terhadap Penyaluran Dana bantuan Pokir. Menurut undang-undang nomor 27 tahun 2009 yang mengatur tentang pengawasan DPRD, maka dapat kita lihat bahwa manfaat pengawasan tersebut yaitu untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar dan untuk menilai kinerja yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang Terhadap Pengawasan keuangan daerah. Penentuan informan penelitian ini dilakukan secara purposive. Penelitian ini memakai jenis penilitian yang digunakan metode kualitatif, Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Padang Panjang sudah sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD yang tercantum dalam peraturan DPRD Kota Padang Panjang No.1A/2019 mengenai tata tertib DPRD Kota Padang Panjang. Pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Padang Panjang dalam pengelolaan keuangan daerah adalah secara preventif dan represif, mulai dari pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sampai kepada Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. Fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah berkontribusi untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar dan untuk menilai kinerja pemerintah serta berkontribusi untuk meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah Kota Padang Panjang agar dinilai baik oleh perwakilan rakyat daerah. Hal ini secara otomatis akan memacu mental penyelenggara pemerintah daerah kota Padang Panjang agar memberikan kinerja yang paling baik untuk kelangsungan APBD yang akan disahkan oleh DPRD pada tahun selanjutnya. Serta dapat meningkatkan hubungan baik antara Legislatif dan Eksekutif di Kota Padang Panjang